JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Banyak pedagang yang mengokupasi ruas jalan di tengah upaya penertiban menyambut Asian Games XVIII. Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta, Irwandi, mengatakan kawasan harus sudah bersih dari PKL ketika Asian Games berlangsung pada 18 Agustus-3 September 2018. Namun upaya itu belum berhasil dan dia berdalih tak memiliki wewenang dan personel yang cukup untuk penertiban. “Kecuali Dinas UMKM diberi satgas, nih 100 orang,” katanya kepada Tempo, kemarin. Irwandi malah menuding biang maraknya PKL di kawasan Kota Tua akibat ketidaktegasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI yang memang bertugas melakukan pe_ nertiban. “Saya dari dulu teriak-teriak tergantung Satpol PP bersih-enggaknya (PKL). Jangan lempar ke saya lagi.” Baca Juga : frontrangescribbles.com/kebutuhan-akan-genset-makin-meningkat/ Tempo menemukan banyak PKL yang berjualan di depan Museum Mandiri dan sepanjang jalur trotoar kawasan Kota Tua. Beberapa petugas Satpol PP terlihat berusaha meminta para pedagang untuk pindah. Namun, sesaat setelah anggota Satpol PP pergi, para PKL kembali menggelar dagangan di tempat itu. Sebelumnya, pemerintah DKI mengizinkan para PKL berjualan di trotoar kawasan Kota Tua pada masa libur Lebaran 2018. Dispensasi tersebut untuk membantu PKL meningkatkan pendapatan. Menurut Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat, personelnya sudah menertibkan PKL agar tak meluber ke jalanan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Namun dia mengakui masih kerap memberi kelonggaran kepada 1.100 PKL yang mangkal di Kota Tua. “Intinya, jangan (berjualan) di jalan dan bikin macet,” ucap Tamo. Dia menuturkan, tanpa memberi solusi, penertiban PKL tak akan ampuh. Apalagi tempat relokasi yang disiapkan tak mampu menampung mereka semua, bahkan lebih sepi. Nantinya, PKL tetap akan meluber ke jalanan, lalu bikin macet. “Enggak bakal selesai (persoalan PKL), pasti kucing-kucingan sama anggota (Satpol PP),” ujar Tamo. Tamo pun sudah memberi masukan kepada Dinas UMKM dan konsorsium Kota Tua agar memindahkan PKL ke basementGedung Pos Indonesia karena lahan di sana luas. Dia berharap Dinas UMKM segera mencari lokasi yang tepat. Mengenai usul penyediaan lahan relokasi bagi PKL Kota Tua, Direktur Operasional PT Pembangunan Kota Tua Jakarta (Jakarta Old Town Revitalization Corporation), Yayat Sujatna, menerangkan bahwa pihaknya tidak berwenang menyiapkannya. Penyediaan lahan untuk PKL sepenuhnya kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, Jakarta Old Town hanya bisa mendukung program pembinaan PKL oleh Suku Dinas UMKM, seperti menyediakan hiburan untuk menarik wisatawan berkunjung ke lokasi binaan di Jalan Cengkih. Jakarta Old Town juga telah membuka tempat pemasaran di Gedung Cipta Niaga untuk mendorong PKL naik kelas menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
