Ini Dia! 10 Isi Perppu Pilkada Langsung

​

Perppu Pilkada Langsung - Keluarnya Perppu Pilkada langsung yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang masih menyisakan pro dan kontra dari para politisi maupun tata negara. Isu tentang kekhawatiran kekosongan hukum lantaran belum jelasnya penerimaan Perppu Pilkada Langsung oleh DPR menjadikan sejumlah pihak merasa was-was akan timbulnya kekisruhan dalam Pilkada.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menandatangani dua Perppu Pilakada langsung. Pertama, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dikeluarkan untuk mencabut undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua, Perpu yang terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi tentang kewenangan DPRD untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Sampai saat ini yang masih menjadi sorotan pakar tata negara adalah Perpu nomor 1 yang berisi tentang 10 perbaikan. Apa sajakah isi perbaikan dalam Perppu Pilkada Langsung ini? Ini dia:

1. Seorang calon kepala daerah harus mendapatkan uji publik guna mencegah calon yang memiliki integritas buruk atau berasal dari keluarga dekat yang sedang memegang jabatan.

2. Harus dilakukan penghematan anggaran pilkada secara signifikan

3. Mengatur dan membatasi kampanye terbuka guna mencegah benturan antarmasa yang destruktif dan menghemat anggaran pemilihan kepala daerah

4. Harus ada pertanggungjawaban dana kampanye guna mencegah korupsi

5. Melarang politik uang yang meliputi serangan fajar atau membayar partai politik yang mengusung seorang calon kepala daerah.

6. Melarang fitnah dan kampanye hitam yang bisa menyesatkan publik dan merugikan calon kepala daerah yang bersangkutan. Pelaku fitnah akan dikenai sanksi hukum.

7. Melarang pelibatan aparat birokrasi yang bisa merusak netralitas.

8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada karena sebelumnya merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi yang bersangkutan.

9. Menyelesaikan sengketa pilkda secara bertanggung jawab, pasti, dan tidak berlarut-larut, serta diperlukan adanya pengawasan yang efektif.

10. Mencegah kekerasan dan menuntut calon atas kepatuhan penukungnya karena selama ini banyak kerusakan yang terjadi selama pemilihan kepala daerah.

Inilah 10 perbaikan yang tertuang dalam Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut UU Pilkada yang sebelumnya telah disahkan DPR bulan lalu. Semoga masalah tentang Perppu Pilkada langsung ini juga segera mendapatkan solusi terbaik untuk bisa dijalankan dan mengamankan jalannnya Pilkada di tahun 2015 mendatang.

 

Aamiin, semoga saja iya

 

Dari semuanya, entah kenapa nomor 4 terasa ganjil menurut saya

 

Ada yang bilang karakter pemimpin itu berbanding lurus dengan yang memilihnya, Ane kira perlu waktu 10 tahun lagi untuk dapetin pemimpin yang ideal.

 

Siapa kira - kira yaaaaa

 

kayanya anak cucu kita gan

 

Masalahanya kayak kasus yang kemaren2, anggaran kampanya masih ada yang dimanipulasi,,
Kalo data anggaran jelas kan Gak ada yang saling tuding mana aja yang makan anggaran kampanye