Karut-marut sektor perumahan Tanah Air dalam satu dekade terakhir ditengarai lantaran kurang pekanya pemerintah terhadap urgensi perumahan bagi rakyat. Tingginya backlog, di lain pihak, tidak dapat diselesaikan tanpa adanya keseriusan dari pemerintah. Pemilihan presiden yang bakal dihelat Juli mendatang tentu saja mendatangkan harapan baru bagi stake holder perumahan nasional. Mereka berharap pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto – Hatta Rajasa akan membuat perubahan untuk kemajuan pasar properti nasional. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menakar kedua pasangan Capres/Cawapres ini berdasarkan figur dan latar belakang mereka sehingga dapat melihat arah bisnis properti Indonesia ke depan. Pasangan Prabowo – Hatta Ali memaparkan, dalam dunia bisnis properti atau perumahan, pasangan ini relatif belum menempatkan sektor hunian atau papan sebagai prioritas utama. Jenis bisnis Prabowo yang relatif sangat jauh dari hubungannya dengan properti dan perumahan, membutuhkan sosok lain untuk ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat agar sektor ini tidak terbengkalai seperti saat ini. “Keberpihakan Prabowo pada masyarakat pedesaan seharusnya dapat dilihat secara utuh dengan keseimbangan antara wilayah pertanian dan pengembang properti sehingga tata ruang dapat diatur sebaik mungkin,” urainya. Di sisi lain, Hatta Rajasa pun dinilai belum memfokuskan diri untuk melihat bisnis properti sebagai bagian dari kebutuhan penting. Namun, keahliannya di bidang perekonomian dapat dijadikan dasar untuk melihat bisnis properti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi. Pasangan Jokowi – Jusuf Kalla Menurut Ali, saat sebagai Gubernur, Jokowi sebenarnya telah mempunyai pandangan betapa pentingnya sektor papan, selain pangan dan sandang, apalagi di perkotaan seperti Jakarta. “Konsep kampung deret dapat dijadikan model untuk perkotaan lain di Indonesia sebagai bagian dari peremajaan lingkungan kumuh,” ungkapnya. Selain itu, imbuhnya, pembangunan Rusunawa di kawasan waduk yang merupakan aset pemprov DKI Jakarta adalah model kecil dari konsep bank tanah yang seharusnya sudah dimiliki pemerintah. “Konsep bank tanah salah satunya bertujuan untuk penyediaan hunian bagi kalangan masyarakat menengah bawah,” kata Ali. Sementara itu, sosok Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi diharapkan dapat menjadi eksekutor andal. Program 1.000 tower rusunami yang merupakan ide JK seharusnya dapat menjadi terobosan untuk pemenuhan hunian bagi MBR, namun sayangnya konsep tersebut dirasakan terburu-buru tanpa mekanisme dan batasan yang jelas. “Akibatnya program tersebut menjadi salah sasaran dan gagal karena tidak disertai kebijakan penunjang lainnya. Belum lagi permasalahan otonomi daerah yang menjadi kendala program tersebut,” katanya. Menurut hemat Ali, siapapun yang akan menjadi presiden nanti, seyogianya memerhatikan sektor properti, mengingat saat ini belum ada sistem perumahan nasional yang mengendalikan pasar properti dengan baik. http://www.rumah.com/berita-properti/2014/5/30520/siapa-calon-presiden-yang-berpihak-pada-perumahan-
Mengenai tata letak kota nih saya lebih suka perumahan yang bagus, tapi jangan terlalu mempersempit hutan juga sih.
tentunya harus dibarengi juga dengan pemerataan penduduk,,jadi gak hanya menumpuk di kota2 besar... pasti bisnis properti akan meningkat juga
akibat belum ada sistem perumahan nasional, pembangunan perumahan dan tata kota jadi berantakan, walhasil jalan di sebagian daerah sangat sempit dan tidak muat masuk mobil...
