Prosedur dalam Mendirikan Usaha Berbadan Hukum

Discussion in 'General Business' started by smartlegal, Dec 27, 2018.

  1. smartlegal

    smartlegal Member

    Joined:
    Dec 26, 2018
    Messages:
    20
    Likes Received:
    1
    Trophy Points:
    8
    Mendirikan badan usaha yang berlandaskan hukum ternyata tidak rumit, asal Anda mau menjalani prosedur yang benar.



    [​IMG]

    Setelah Anda mengetahui tentang apa itu badan usaha, sekarang waktunya untuk memahami bagaimana prosedur pendiriannya. Secara umum, mendirikan badan usaha memiliki lebih banyak keuntungan bagi bisnis Anda. Dengan berbadan hukum, Anda bebas menjalankan berbagai aktivitas bisnis. Selain itu, badan usaha demikian juga memisahkan kekayaan pemilik dan badan usaha. Kekayaan pribadi Anda tidak diganggu oleh keperluan perusahaan karena sudah ada pemisahan yang tegas.

    Mungkin alasan Anda enggan mengurus badan usaha berbadan hukum lantaran khawatir prosedurnya sulit dan rumit. Namun, lewat Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempermudah perizinan usaha dan pendirian usaha berbadan hukum. Anda hanya perlu lebih dulu memahami prosedur dan menyiapkan berbagai syarat dokumen yang dibutuhkan dengan baik.



    Prosedur Mendirikan Usaha Berbadan Hukum
    Salah satu hal yang harus Anda penuhi lebih dulu saat hendak mendirikan badan usaha adalah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta. Semakin lengkap dokumennya, semakin mudah pula perizinan diurus. Adapun tahapan mendirikan usaha berbadan hukum atau yang sering disebut PT sebagai berikut.


    Mengajukan nama PT
    Dengan mengajukan nama perusahaan lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM, Anda bisa mengetahui apakah nama PT yang diajukan masih tersedia atau tidak.


    Membuat akta perusahaan
    Temui notaris untuk mengurus akta perusahaan Anda. Dalam akta tersebut akan tercantum nama PT, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, usaha di bidang apa, struktur permodalan, para pemegang saham, dan siapa saja pengurus perusahaan.


    Mendapatkan surat keterangan domisili perusahaan
    Anda bisa memperoleh Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) di kantor kelurahan sesuai lokasi perusahaan. Bagi Anda yang baru merintis usaha dan belum bisa menyewa atau memiliki bangunan fisik sebagai kantor, virtual office Legalo bisa jadi alternatif. Meski virtual office sempat dilarang oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 2015, melalui Surat Edaran No. 06/SE/2016 Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) mengizinkan penerbitan SKDU bagi pengguna virtual office.

    Keberadaan virtual office sendiri sangat menguntungkan bagi mereka yang baru memulai usaha dengan modal yang minim. Dengan menyewa kantor virtual, biaya operasional kantor bisa ditekan seminimal mungkin. Namun, perusahaan Anda akan terkesan lebih profesional dan resmi karena memiliki alamat domisili lengkap. Kesempatan bekerja sama dengan lebih banyak klien pun terbuka lebar.

    Mengurus SK pengesahan akta pendirian perusahaan
    Cukup kirimkan salinan akta perusahaan dan SKDU melalui SABH secara online untuk memperoleh SK pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM.

    Mengajukan permohonan NPWP perusahaan
    Datangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili usaha Anda. Siapkan SKDU dan salinan akta perusahaan untuk mengajukan NPWP perusahaan.

    Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    Anda yang menggunakan virtual office sebagai domisili, tetap bisa mengurus SIUP dengan syarat berikut.

    1. Badan usaha beralamat domisili berdasarkan zonasi usaha sesuai peraturan pemerintah dan bisa memperlihatkan SKDU.

    2. SIUP harus mencantumkan aktivitas nyata perusahaan dan alamat kantor virtual.

    3. Masa berlaku SKDU dan izin usaha berbasis kantor virtual paling lama satu tahun, tapi bisa diperpanjang mengikuti ketentuan yang ada.

    Menyiapkan TDP
    Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat Anda ajukan segera sesudah SIUP terbit. Di Jakarta sudah tersedia layanan pengurusan SIUP dan TDP secara simultan lewat platform JakEvo yang berbasis aplikasi dan portal online. Namun, pengguna virtual office tetap harus mengurus SIUP melalui situs Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat karena belum bisa melakukannya melalui JakEvo.

    Memastikan Tambahan Berita Negara terbit
    Apabila perusahaan Anda sudah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM, maka perusahaan Anda sudah resmi diakui oleh pemerintah dan sah sebagai badan hukum.


    Demikianlah prosedur dalam mendirikan usaha berbadan hukum. Penjelasan di atas membuktikan bahwa virtual office tetap bisa menjadi domisili kantor saat Anda hendak mendirikan badan usaha. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak melegalkan usaha Anda sekarang.

    Penulis: Bagas
     
Loading...

Share This Page