Gambar: Reuters: Brian Snyder
Donald Trump, yang terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat pada Pemilihan Umum November lalu, kembali membuat pernyataan kontroversial. Ia mengancam akan mengambil alih Terusan Panama dan Greenland, dua lokasi strategis yang berpotensi memengaruhi kontrol dan keamanan AS.
Trump mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pengelolaan Terusan Panama dalam sebuah postingan di Truth Social. Ia menekankan bahwa jika Panama tidak dapat mengelola terusan tersebut dengan baik dan tanpa pengaruh pihak ketiga, khususnya China, AS harus mempertimbangkan untuk mengambil kembali kendalinya. "Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap murah hati memberi ini tidak diikuti, maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan," tulis Trump.
Pernyataan tersebut langsung mendapatkan respons dari Presiden Panama, Jose Raul Mulino, yang menegaskan bahwa setiap bagian dari kanal tersebut adalah milik Panama dan akan tetap demikian. Mulino menegaskan bahwa biaya yang dikenakan pada kapal yang melintasi kanal telah ditentukan berdasarkan analisis yang cermat, serta untuk mendukung perbaikan kanal.
Setelah ancaman terhadap Terusan Panama, Trump kembali mengemukakan rencananya untuk Greenland, wilayah semi-otonom Denmark. Ia berargumen bahwa "kepemilikan dan kontrol atas Greenland merupakan kebutuhan mutlak" untuk keamanan nasional AS. Dalam penunjukannya terhadap Ken Howery sebagai duta besar untuk Denmark, Trump menyatakan pentingnya Greenland bagi tujuan keamanan nasional. Mute Egede, Perdana Menteri Greenland, merespons dengan tegas bahwa "Greenland adalah milik kita. Kami tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual."
Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan pembelian Greenland pada tahun 2019 dengan menyebutnya "strategis". Perbedaan antara pernyataan pesimis dan kebijakan yang serius kerap membingungkan, namun tampaknya Trump sedang mempertimbangkan perluasan wilayah AS secara agresif.
Dalam konteks ini, pernyataan dan tindakan Trump memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi AS yang terfokus pada kekuatan dan dominasi global. Langkah-langkah ini bukan hanya menciptakan kontroversi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai hak kedaulatan negara lain.
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan kebangkitan pendekatan "America First" yang dikenal oleh Trump, yang dapat berdampak besar terhadap hubungan internasional AS, dan meninggalkan kesan bahwa kebijakan luar negeri akan menjadi arena ketegangan yang lebih besar di bawah kepemimpinannya kembali.
