Jepang Krisis Populasi. Foto: REUTERS/Issei Kato
Tokyo – Jepang terjebak dalam krisis populasi yang semakin parah, dengan penurunan jumlah penduduk terjadi untuk keempat belas tahun berturut-turut. Laporan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri Jepang menunjukkan bahwa per Oktober 2024, populasi Jepang menurun menjadi 120,3 juta orang, turun 898 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tidak diatasi, Jepang berpotensi menghadapi risiko punah di masa depan.
Pakar dan tokoh terkenal seperti Elon Musk mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai masalah ini, menekankan bahwa jika tidak ada tindakan tegas yang diambil, Jepang dan banyak negara lainnya bisa "lenyap." Ini menunjukkan urgensi yang perlu dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Jepang.
Penurunan ini juga ditandai dengan hilangnya 550 ribu orang dari populasi total jika dihitung bersama penduduk asing. Proporsi penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, juga mengalami penurunan. Saat ini, ada 73,73 juta orang dalam kelompok usia ini, mewakili 59,6% dari total populasi, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 62,3% di Amerika Serikat.
Mantan Menteri Kesehatan, Keizo Takemi, menyuarakan kekhawatiran akan keadaan demografi yang telah menjadi kritis dan memperingatkan bahwa Jepang hanya memiliki waktu hingga tahun 2030-an untuk berusaha mengubah arah penurunan ini.
Akar Permasalahan
Menggali lebih dalam, Ryuichi Kaneko, seorang pakar demografi dari Universitas Meiji, menawarkan pandangan bahwa akar dari krisis populasi ini dapat ditelusuri sejak era pasca-perang. Menurutnya, pembangunan masyarakat yang sangat ekonomis mengakibatkan sektor lain, seperti pekerjaan perawatan, diabaikan. "Salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem," jelasnya.
Dia juga menekankan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan, seperti pengasuhan anak dan perawatan lansia, sering dianggap sebagai masalah pribadi dan terpisah dari kehidupan publik. Akibatnya, beban yang harus ditanggung lebih banyak dialami oleh perempuan.
Upaya Mengatasi Krisis
Menanggapi masalah ini, pemerintah Jepang telah meluncurkan sejumlah inisiatif, termasuk paket senilai USD 5 miliar pada akhir tahun 2023 untuk memperluas tunjangan anak, meningkatkan layanan perawatan anak, dan pendidikan. Selain itu, Jepang juga melonggarkan aturan imigrasi untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor perawatan lansia dan manufaktur, dengan tujuan melipatgandakan jumlah pekerja asing hingga tahun 2040.
