Foto: Abdel Kareem Hana/AP Photo
Roma – Menteri luar negeri dari Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris mengungkapkan dukungan mereka terhadap rencana rekonstruksi Gaza oleh negara-negara Arab, yang diperkirakan akan memerlukan biaya sebesar $53 miliar. Rencana ini bertujuan untuk membantu pemulihan Gaza tanpa mendisplace penduduk Palestina dari wilayah tersebut.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada hari Sabtu, keempat negara Eropa tersebut menegaskan, "Rencana ini menunjukkan jalur realistis untuk rekonstruksi Gaza dan menjanjikan – jika dilaksanakan – perbaikan cepat dan berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan yang sangat buruk bagi rakyat Palestina yang tinggal di Gaza."
Rencana yang disusun oleh Mesir tersebut telah diadopsi oleh para pemimpin Arab pekan lalu, namun ditolak oleh Israel dan Presiden AS Donald Trump. Trump berupaya memperkenalkan visinya sendiri untuk mengubah Jalur Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah".
Proposal Mesir tersebut mencakup pembentukan komite administratif yang terdiri dari teknokrat Palestina independen, yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan Gaza setelah berakhirnya konflik antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas. Komite ini akan mengawasi bantuan kemanusiaan serta mengelola urusan Gaza untuk periode sementara di bawah pengawasan Otoritas Palestina.
Pernyataan dari keempat negara Eropa menjelaskan, "Hamas tidak boleh lagi memerintah Gaza atau menjadi ancaman bagi Israel," dan menekankan dukungan mereka terhadap peran sentral Otoritas Palestina serta implementasi agenda reformasinya.
Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari negara-negara Arab dalam mengembangkan rencana ini, yang diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi masa depan Gaza.
Dengan latar belakang konflik yang berkepanjangan, dukungan untuk rencana ini menjadi langkah yang berarti untuk mencoba memperbaiki nasib rakyat Palestina dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.
Rekonstruksi Gaza tidak hanya membutuhkan dana besar, tetapi juga komitmen politik yang kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.
Dikutip dari www.reuters.com
